Aceh dan Sumut Kebut Rasionalisasi Anggaran PON XXI 2024
Oleh: Suryansah
Tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut Tahun 2024 tengah berpacu dengan waktu untuk rasionalisasi anggaran. Presiden Joko Widodo menunggu hasil rasionalisasi anggaran penyelenggaraan event empat tahunan itu untuk kemudian dibahas pada Rapat Terbatas (Ratas) membahas PON XXI Aceh-Sumut yang akan datang.
“Kegiatan ini berawal dari Rapat Terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi, Senin (9/10). Beliau minta evaluasi atau rasionalisasi anggaran,” kata Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI Purn Dr.Suwarno dalam Bimbingan Teknik (Bimtek) di Hotel Kimaya Slipi, Jakarta, Kamis (12/10).
Bintek PON XXI Aceh-Sumut tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Olahraga (Kadispora) Sumatera Utara Baharuddin Siagian, Kadispora Aceh Teuku Banta, Indonesia Anti Doping Organization (IADO), Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) PON XXI Aceh-Sumut 2024 dan Sekjen Ditjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev.
“Kami membaca saat laporan di Kemenpora bahwa Aceh dan Sumut belum bergerak, karena ini di sinilah kita memberikan bimbingan dan arahan agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Terutama menyangkut anggaran yang disampaikan oleh masing-masing bidang,” ujar Suwarno.
Suwarno mengakui Tuan Rumah Aceh dan Sumut mempunyai keterbatasan dari segi anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mereka tidak cukup untuk membiayai penyelenggaraan PON XXI 2024.
“Karena itu Presiden Jokowi meminta kita untuk melakukan penyesuaian atau rasionalisasi anggaran. Jika detailnya sudah terlihat nanti akan disampaikan pada Ratas berikutnya dengan presiden pekan depan,” terang Suwarno.
Pemerintah pusat menurutnya akan mendukung PON XXI demi kesuksesan penyelenggaraan. Suwarno menjelaskan bahwa pemerintah terus mempersiapkan fasilitas tempat untuk penyelenggaraan PON XXI. Di Aceh, lanjutnya, dalam waktu dekat akan dilakukan renovasi 13 venue dengan dana mencapai Rp 100 milyar dan pembangunan baru 1 venue dayung.
“Yang mengerjakan PUPR sehingga kami yakin semuanya itu akan selesai paling lambat Juli akhir atau Agustus tahun depan pasti akan siap,” ungkapnya.
Selain itu, usulan fasilitas lain yang masih dalam pertimbangan antara lain kolam renang, lapangan tembak dalam dan luar ruangan, stadion bulu tangkis, dan arena sepatu roda. Menurutnya, pembangunan tersebut akan dikerjakan dengan APBD Aceh. Harapannya membangun kembali venue yang sebelumnya sudah ada akan lebih cepat dan tidak menjadi beban besar untuk APBD ketimbang bangun baru.
Suwarno meyakini pembangunan fasilitas olahraga di Sumatera Utara juga akan selesai pada waktunya. Beberapa pembangunan yang dilakukan antara lain stadion madya untuk atletik, gelanggang olahraga untuk bela diri.
Ia melanjutkan, pembangunan maupun renovasi fasilitas olahraga juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Ia pun yakin PON XXI akan digelar sesuai waktu yang dijadwalkan pada tahun depan.
“Di lihat dari dua kesiapan ini tidak ada alasan untuk PON tidak dilaksanakan dan kita yakin bahwa PON akan dilaksanakan tahun depan,” ucapnya.
Khusus atlet dan ofisial ketentuannya: transportasi, akomodasi dan konsumsi ditanggung 50 persen dari masing-masing kontingen. Hal ini tentu akan meringankan beban pemerintah daerah.
Namun, menurut Suwarno kendala yang dihadapi adalah terkait penyusunan anggaran. “Kami belum bisa menyampaikan indeks, misal, indeks untuk hotel, transportasi, honor. Kami menyerahkan kepada Tuan Rumah PON XXI,” jelasnya
Sementara itu, Kadispora Sumut Baharuddin Siagian mengatakan PON bukan pekerjaan mudah. “Bisa dikatakan rumit, juga tidak. Ini pekerjaan bersama. Karena itu, perlu hati-hati. Semoga kami bisa hemat dari segi keuangan,” kata Baharuddin.
Tuan rumah Aceh juga mengaku telah melakukan rasionalisasi anggaran sesuai kebutuhan. Hal itu disampaikan Kadispora Aceh Teuku Banta. Selisih dana yang harus didapatkan terbilang banyak.
“Pada prinsipnya kami telah merasionalisasikan kebutuhan anggaran. Kami akan meninjau kembali kebutuhan yang setidaknya bisa di atas,” ujarnya.