KONI Tegaskan PON XXII/2028 NTT-NTB Andalkan APBD, Pastikan Tak Bebani Pemerintah Pusat
Asta Cita ke-4 tentang prestasi olahraga menjadi atensi, semangat dan landasan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 NTT-NTB. Selain itu, efisiensi juga menjadi perhatian sejak fase persiapan. Tak ketinggalan tertib administrasi serta kebermanfaatan fasilitas juga menjadi fokus bersama.
Beberapa atensi tersebut menjadi komitmen yang disampaikan Ketua Umum KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 NTT-NTB yang dipimpin Menpora RI Erick Thohir pada tanggal 1 Juli 2026.
Terkait target Indonesia untuk mewujudkan cita-cita masuk 5 besar Olimpiade 2044 dan terdepan di Asia Tenggara, maka PON XXII menyesuaikan cabang olahraga yang dipertandingkan.
“Kita memberikan ruang untuk cabang olahraga Olimpiade, DBON, unggulan tuan rumah dan privilege tuan rumah,” kata Ketum KONI Pusat.
“Dari awal penentuan cabang olahraga, sudah ditekankan bahwa titik beratnya adalah APBD,” sambung Marciano menjelaskan bahwa persiapan penyelenggaraan tidak memberatkan anggaran bagi pemerintahan pusat. Provinsi tuan rumah sudah setuju atas kemandirian anggaran.
Sebagai landasan hukum, pemerintah daerah membutuhkan SK dari Menpora RI. “Saya berterima kasih kepada Pak Menteri yang telah menyerahkan SK kepada tiga gubernur (NTT, NTB dan DKI Jakarta), karena itu yang mereka butuhkan untuk melakukan renovasi,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menpora RI menegaskan pentingnya keterlibatan BPKP dan Kejaksaan Agung agar PON XXII/2028 NTT-NTB sukses, sebagai PON pertama di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kemenpora melakukan sinkronisasi KONI, BPKP, Kejaksaan dan K/L serta TNI/Polri,” terang Erick Thohir. “Dengan pertemuan ini kita membuat tim koordinasi dengan melibatkan BPKP dan Kejaksaan,” lanjutnya.
“Dengan segala kerendahan hati, kami Kemenpora ingin sukseskan PON XXII/2028 NTT-NTB di era Presiden Prabowo,” tegas Menpora RI. “KONI menjadi bagian dari pemerintah pusat,” tambah Erick.
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Prof. Dr. Narendra Jatna berpesan agar menentukan target spesifik yang disertai penyesuaian anggaran untuk meraihnya.
“Semua harus berkaitan dengan atletnya,” jelasnya berharap venue yang ada dapat bermanfaat penyelenggaraan.
Disadari perlunya perhatian khusus untuk peralatan dan perlengkapan standar internasional yang diimpor.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Susilo Widyantoro menegaskan dukungan kepada penyelenggaraan PON XXII/2028 NTT-NTB. “Kami siap membuka diri 24 jam, tidak usah ragu,” tandasnya.
“Setiap belanja berjalan efektif dan efisien mulai dari pola perencanaan persiapan yang baik,” lanjutnya.
