Eddy Saddak Segera Turun Tahta dari Pordasi
Geraksport.com – Organisasi yang merupakan wadah olahraga berkuda tanah air yakni Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) sebentar lagi akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XIII di Bandung. Pada akhir Januari 2020 Munas XIII akan memilih Ketua Umum Pordasi periode 2020 – 2024.
Oleh karena kebutuhan meneruskan kepemimpinan di Pordasi, dibentuklah Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP). H.M.A.S. Alex Asmasoebrata menerima amanat sebagai ketua TPP yang beranggotakan 9 orang. Pendaftaran kandidat untuk menjadi ketua Pordasi dibuka sejak 19 November 2019 dan ditutup pada 3 Januari 2020.
Sebulan pendaftaran dibuka namun belum ada pendaftar yang ingin berbakti pada Pordasi. Adapun Ketua Umum Pordasi kini, H. M. Chaidir Saddak, MBA, atau dikenal Eddy Saddak telah memimpin selama 2 periode atau 8 tahun. Eddy Saddak tidak dimungkinkan oleh Anggaran Dasar Pordasi untuk maju ke periode ketiga sebab jabatan ketua umum hanya dibatasi selama 2 periode.
Akan tetapi mengingat tidak adanya pendaftar, batas 2 periode yang diatur Anggaran Dasar akan ditabrak. Aklamasi ketika Munas XIII akan menjadi legitimasi atas gugurnya batasan yang diatur Anggaran Dasar Pordasi tersebut. Kegagalan kaderisasi kepemimpinan Pordasi dapat berujung pada pengkhianatan kepada aturan yang telah disepakati sendiri.
Sebulan lebih TPP belum menemukan pendaftar, akhirnya hadir seorang pendaftar kandidat ketua. Pada 26 Desember 2019 pukul 17:00 WIB, Triwatty Marciano mendaftar ke Sekretariat Pordasi di Plaza Pondok Indah.
Ketika mendaftar, Triwatty telah memenuhi syarat dukungan dari Pengurus Provinsi (Pengprov) Pordasi. Walaupun disyaratkan mengantongi 5 dukungan Pengprov untuk menjadi calon ketua, Triwatty justru melampauinya. Sebanyak 9 Pengprov mendukungnya antara lain Pengprov dari Aceh, Riau, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Papua dan Sumatera Selatan.
Akan tetapi dukungan tersebut belum final, penambahan dukungan sangat dimungkinkan. Jika ada dukungan tambahan dari beberapa Pengprov, diharapkan dapat menyusul sebelum batas waktu pendaftaran berakhir pada awal Januari 2020.
Kontestasi ketua umum Pordasi diharapkan dapat berjalan fair, lancar dan objektif. Proses pemilihan yang bermasalah akan memicu ketidakpuasan yang berujung dualisme cabang olahraga. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada nama baik bangsa dan negara Indonesia, sebab dualisme akan sulitkan Indonesia di kancah internasional.