KONI Kepri Dorong Pemerintah Terbitkan SK Tuan Rumah PON XXI 

Oleh: KONI Kepulauan Riau

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kepulauan Riau mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tuan Rumah Bersama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh – Sumatera Utara.

Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kedua provinsi bertetangga itu untuk bergerak maksimal dalam perencanaan pembangunan venue dan persiapan kepanitiaan sebagai tuan rumah PON yang sudah ditunjuk dan putuskan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI 2018 lalu di Jakarta.

“Kami mendorong pemerintah segera menerbitkan SK Tuan Rumah Bersama PON XXI Aceh dan Sumut. Kita harapkan, dalam Rakernas ini sudah ada keputusan,” ucap Ketua Umum KONI Provinsi Kepulauan Riau Usep RS, disela-sela Rapat Kerja Nasional KONI 2020 secara virtual di Sekretariat KONI Provinsi Kepulauan Riau, Sukajadi- Batam, Selasa (25/8/2020).

Usep menyampaikan hal itu, setelah mencermati dan memperhatikan langsung pemaparan dua tuan rumah masing-masing disampaikan oleh Ketua Umum KONI Sumatera Utara Jhon Ismadi Lubis dari Medan dan Ketua Umum KONI Aceh Muzakir Manaf dari Banda Aceh, dalam Sidang Pleno I Rakernas KONI 2020 itu.

“Dalam penyampaian laporan kedua tuan rumah tersebut begitu baik dan sangat jelas, kalau keduanya begitu antusias dalam persiapan pelaksanaan PON XXI. Hanya saja, kami menyayangkan mereka masih terkendala dengan belum terbitnya SK Tuan Rumah. Sedikit banyak akan mempengaruhi Aceh dan Sumut dalam persiapan, apalagi jika berkaitan dengan anggaran,” jelas Usep.

Untuk itu, pihaknya berharap dalam Rakernas ini turut dibahas masalah ini sekaligus perubahan pelaksanaan PON XXI dari sebelumnya dijadwalkan 2024 untuk ditunda hingga 2025 seiring ditundanya pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Papua menjadi 2021. “Persiapan kita di daerah juga perlu disesuaikan, dimana pembinaan yang dijalankan selama empat tahun secara berjenjang menuju PON. Jika PON XX diikuti di tahun 2021, maka kita berharap PON XXI tetap digelar empat tahun berikutnya di 2025, tidak 2024 lagi seperti telah dijadwalkan semula,” katanya.

Sebelumnya pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga pada Januari 2020 lalu, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Salah satu pasal yang direvisi, calon tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional dapat terdiri atas 1 (satu) pemerintah provinsi atau gabungan pemerintah provinsi. 

“Kita apresiasi atas terbitnya PP Nomor 7 Tahun 2020, yang telah merubah calon tuan rumah PON dari sebelumnya ditetapkan hanya di satu pemerintah provinsi, juga dapat menjadi tuan rumah itu dari gabungan pemerintah provinsi seperti dimulai pada PON XXI mendatang,” katanya. 

Dibuka Menpora

Rakernas KONI 2020 ini pertama kalinya digelar secara virtual dikarenakan masih dalam kondisi Pandemi Covid-19. Secara terpisah, Rakernas dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainudin Amali dari Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Senayan, Jakarta.

Menpora menyampaikan, banyak kegiatan olahraga yang terhenti tahun ini akibat pandemi. Namun pembinaan olahraga masih dapat dilakukan dan tidak boleh terhenti, supaya prestasi olahraga di Indonesia tidak tertinggal jauh dengan negara lainnya. “Pandemi ini juga terjadi di 215 negara lain. Jadi tidak ada alasan karena pandemi, prestasi ikut turun. Karena negara-negara lain juga seperti itu,” katanya.

Menpora sadari bahwa kegiatan olahraga yang terhenti berdampak pada perekonomian. Tidak sedikit mereka yang menggantungkan hidupnya pada penyelenggaraan olahraga. Disamping banyaknya agenda yang tertunda, Zainudin memberikan apresiasi cabang olahraga tetap mengadakan latihan terpusat dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti bulutangkis, angkat besi dan menembak yang sampai sekarang belum ada kasus atlet positif saat menjalani pelatnas. “Jadi bisa dilakukan asal dengan perhitungan dan tetap waspada,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum KONI Pusat Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman dalam sambutannya menyampaikan bahwa di masa Pandemi Covid-19 ini, pembinaan olahraga prestasi memerlukan penyesuaian. Diakui, pandemi berdampak pada tertundanya bahkan sampai terhenti seluruh kegiatan single event maupun multi event bergengsi berbagai tingkatan.

Maka dari itu, tahun 2021 mendatang akan menjadi tahun yang padat dengan berbagai kegiatan olahraga prestasi. Untuk menghadapi tantangan tahun depan maka dibutuhkan persiapan sejak saat ini. “Jadi pelatih perlu membuat program kembali sehingga saat tampil di tahun 2021, atlet dapat mencapai puncaknya (performa),” ujar Marciano dari Kantor KONI Pusat, Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Rakernas diikuti seluruh Anggota KONI Pusat terdiri dari 34 KONI Provinsi dan 65 induk cabang olahraga yakni Pengurus Pusat dan Pengurus Besar serta Badan Olahraga Fungsional. Rakernas yang berlangsung selama tiga hari hingga Kamis, 27 Agustus 2020, untuk merumuskan kebijakan strategis guna membina atlet dalam meningkatkan olahraga prestasi.

Pada hari pertama, seluruh peserta mendengarkan Laporan Pelaksanaan Program Kerja KONI Pusat 2019 dan Rencana Program Kerja KONI Pusat 2020, Perkembangan Persiapan Pelaksanaan PON XX Tahun 2021 di Papua, Laporan Persiapan Penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumatera Utara, Pemaparan Hasil Kerja Amandemen Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional, Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, serta Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Badan Abitrase Olahraga Indonesia (Baori) 2019 dan Rencana Program Kerja Baori 2020.

Di KONI Provinsi Kepulauan Riau, selain Ketua Umum Usep RS juga hadir saat pembukaan Rakernas beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan para Ketua Bidang. Hari kedua, Rabu dilaksanakan Rapat Komisi A dan Rapat Komisi B serta hari ketiga Kamis digelar Rapat Pleno II sekaligus penutupan.