Mendukung PON XXI/2024 Aceh-Sumut Sukses, Menpora Dorong Beberapa Agenda pada Awal Tahun 2023
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Prof.Dr.Zainudin Amali tegaskan agar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara (Sumut) dapat terselenggara sukses secara penyelenggaraan, prestasi, administrasi dan perekonomian. Hal tersebut disampaikan pada kegiatan ‘Penyampaian Laporan Kesiapan PON XXI Tahun 2024 di Sumut’ di Pendopo Gubernur Aceh hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022.
Dalam upaya mendukung PON, Januari 2023 Menpora akan mendukung adanya rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk membahas PON XXI/2024 Aceh-Sumut. Dukungan sarana dan prasarana serta dukungan lainnya perlu diputuskan segera agar persiapan lebih matang.
Khususnya terkait venue, Menpora ingin venue yang akan dibangun sudah bersandar dunia supaya bermanfaat ketika ke depan ingin menghelat single/multi event internasional.
Selain padat dengan persiapan PON XXI/2024 Aceh-Sumut, tahun 2023 diakui juga oleh Menpora sebagai tahun politik. Menurutnya, olahraga dapat menurunkan ketegangan politik masyarakat yang berbeda pilihan. “Mari kita turunkan tensi politik dengan olahraga,” ajak Zainudin Amali.
Tak hanya ratas, Menpora juga ingin hitung mundur PON XXI/2024 Aceh-Sumut sekaligus peluncuran. Itu menjadi bukti bahwa PON XXI/2024 Aceh-Sumut siap digelar sesuai jadwal. “Kita bikin meriah, ini Road to PON,” ujarnya.
Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman apresiasi kinerja Panitia Besar (PB) PON XXI/2024 Wilayah Aceh dan Sumut.
Disampaikan bahwa KONI Pusat telah melakukan beberapa kegiatan guna mempersiapkan PON XXI/2024 Aceh-Sumut akan lebih baik lagi.
“Kita tidak boleh mengulang lagi kekurangan-kekurangan yang terkait dengan masalah akomodasi, transportasi dan konsumsi tetapi dalam persiapan, kami betul-betul menekan Technical Delegate (TD) bahwa mereka bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan tuan rumah mempersiapkan sebaik-baiknya,” terangnya.
“Komunikasi antara KONI Pusat dengan pemerintah provinsi Aceh dan Sumut, dengan Induk Cabang olahraga (cabor), dan KONI Provinsi lebih baik dari sebelumnya,” lanjutnya.
“Januari sudah banyak yang harus berjalan. Kita berharap pembangunan stadion dapat dilakukan. Sampai tahun ini penyelenggaraan PON XXI/2024 Aceh-Sumut tetap sesuai jadwal, meski di tahun politik. PON XXI/2024 sebagai PON pemersatu bangsa,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Besar (PB.) PON XXI wilayah Aceh yakni Pj. Gubernur Aceh Mayjen TNI Achmad Marzuki mengawali kegiatan dengan laporan. “Semakin cepat melaporkan, semakin cepat koordinasi, semakin baik pelaksanaannya,” katanya.
Dilaporkan bahwa pelaksanaan di Aceh akan digelar di 6 Kabupaten/Kota penyelenggara yakni Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Tenggara.
Nantinya akan ada 33 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan yang mana melibatkan 5.782 atlet dan sekitar 2.891 ofisial.
Diumumkan juga maskot PB.PON XXI/2024 wilayah Aceh, yang mana sudah melalui tahap penjaringan dan seleksi yang ketat. Akhirnya maskot yang ditentukan adalah Po Meurah (Gajah Aceh) karya Liwaul Hamdi Siddiq. Makna dari maskot tersebut adalah simbol kekuatan, kesetiaan dan persatuan. Di samping itu gajah juga merupakan kendaraan raja zaman dulu.
Ketua PB.PON XXI/2024 wilayah Sumut yakni Gubernur Letjen TNI Purn Edy Rahmayadi melaporkan penyelenggaraan akan digelar di 6 Kabupaten/Kota, antara lain Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan Pematang Siantar.
Berbeda dengan Aceh, di Sumut terdapat 34 cabor yang dipertandingkan. Meski total cabor yang dipertandingkan lebih banyak, Edy Rahmayadi yakin PON yang akan datang lebih baik dari sebelumnya.
“Saya yakin lebih bagus di Aceh-Sumut dibandingkan di Papua,” katanya. Namun diperlukan kepastian dukungan lebih untuk itu. “Sudah dianggarkan Rp 1,7 triliun (untuk Closing Ceremony) tapi mundur terus, kami mohon kepastian,” keluh Edy yang juga mantan Ketum PSSI.
Ketua PB.PON XXI/2024 Aceh-Sumut tekankan bahwa persiapan butuh waktu panjang supaya pelaksanaannya sesuai harapan. Salah satu yang diperlukan saat ini adalah kepastian dukungan pemerintah pusat.
Pada kegiatan tersebut, hadir juga Wali Naggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haythar, Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal dan beberapa pejabat daerah terkait.
Video