PP.Pordasi Gelar Rapat Dengan Pengprov/Pengda, Berikut Bahasannya
Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP. Pordasi) menyelenggarakan rapat pada hari ini, 27 April 2020. Rapat tersebut dilakukan secara virtual dengan aplikasi video conference mengingat sulitnya melakukan rapat secara tatap muka langsung saat ini.
Rapat kali ini bukanlah yang pertama yang sudah digelar PP.Pordasi secara online. Beberapa rapat secara virtual telah diselenggarakan sesuai kebutuhan organisasi sejak 3 April 2020. Agenda rapat kali ini adalah koordinasi dengan Pengurus Provinsi (Pengprov).
Keamanan dan keselamatan pengurus dari virus corona menjadi prioritas utama. “Tanpa mekanisme online seperti ini, dalam PSBB ini akan sangat sulit. Wabah ini sudah memakan korban banyak, salah satunya salah satu Wasekjen PP.Pordasi.”, jelas Sekjen Adinda Yuanita.
Ketua Umum Triwatty Marciano menyambut baik rapat yang bertepatan dengan hari ke-58 kepengurusannya sejak dilantik Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada akhir Februari lalu. Di awal rapat, Sang Ketua Umum sampaikan ucapan terima kasih kepada para Ketua Pengprov/Pengda karena memberikannya amanah untuk memimpin PP.Pordasi 4 tahun ke depan. Amanah tersebut diberikan pada Munas 31 Januari 2020 di Bandung.
Wujud tanggung jawab atas amanah tersebut dibuktikan dengan tetap semangatnya seluruh pengurus PP.Pordasi dalam persiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Mewujudkan Rakernas sendiri adalah salah satu amanah Munas 31 Januari 2020. Semangat keluarga besar Pordasi dalam melakukan rapat menurutnya membanggakan.
Setelah ucapkan terima kasih, Triwatty sampaikan pujiannya kepada Keluarga Besar Pordasi yang tetap semangat sampai saat ini. “Walaupun ini dinyatakan bencana nasional, namun kita tetap semangat, sebagaimana disampaikan tadi, sudah beberapa kali pertemuan.”, jelasnya membuka rapat PP.Pordasi dengan Pengurus Provinsi (Pengprov) Pordasi.
Agenda rapat dengan Pengprov direncanakan menjadi tiga hari berturut. Hari pertama adalah hari ini, dilanjutkan 28 dan 29 April. Ketua Pengprov yang hadir pada rapat kali ini antara lain;
- Ketua Umum Pengprov Aceh, diwakili oleh Rachmuddinsyah
- Ketua Umum Pengprov DKI Jakarta, H. M.A.S. Alex Asmasoebrata
- Ketua Umum Pengda DI Yogyakarta, KPH Yudanegara
- Ketua Umum Pengprov Sulawesi Utara, diwakili Ferdinant
- Ketua Umum Pengprov Banten, Nadia Marciano
- Ketua Umum Pengprov Papua, Kol. Kav Agape Zacharia RD., S.E
- Ketua Umum Pengprov Kalimantan Timur, Dr. H.H. Zainal Arifin, S.Hut., Msi
Adapun beberapa pembahasan antara lain.
Rakernas Online
Dalam rangka tetap menjalankan roda organisasi di tengah pandemi corona, kegiatan yang dapat dilakukan secara virtual harus dilaksanakan. Salah satu agenda penting yang diusulkan berlangsung secara virtual adalah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang seharusnya diselenggarakan pada Bulan Maret lalu jika tidak terjadi pandemi Corona.
Rakernas penting dilaksanakan karena agendanya menyempurnakan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi landasan organisasi. Maka dari itu, jika dianalogikan sebagai pesawat, PP.Pordasi dapat lepas landas jika sudah ada pengesahan AD/ART yang telah disempurnakan.
Rakernas dapat dihelat pada 18 – 20 Mei mendatang, jika sudah disepakati seluruh Pengprov. Pada rapat hari ini, seluruh peserta sudah sepakat dengan adanya Rakernas virtual yang menjadi pertama dalam sejarah Pordasi. Persetujuan tersebut diharapkan menjadi awalan baik yang membawa efek domino pada dua rapat berikutnya dengan Pengprov/Pengda.
Rencana Sertifikasi
Kepala Komisi Pacu, Adhi Supit menerangkan adanya rencana untuk program sertifikasi terpusat. “Rencananya akan ada pelatihan dan penataran untuk dewan steward,”, terangnya. Kembali, Rakernas menjadi kendala karena modulnya yang mengatur aturan harus diputuskan pada Rakernas.
Triwatty juga tambahkan bahwa adanya rencana membangun “Kampus Pordasi”. Tujuan kampus tersebut adalah untuk mendidik hingga keluarkan sertifikasi pada seluruh Komisi di bawah PP.Pordasi.
Perhatian pada Fasilitas Berkuda
Perwakilan Pengprov Kalimantan Timur sampaikan pendapat agar fasilitas berkuda di daerahnya dapat dibantu oleh PP.Pordasi. Hal tersebut karena adanya fasilitas yang cukup di Tenggarong namun perawatannya sangat buruk. Kondisi tersebut disayangkan mengingat provinsi tersebut segera menjadi Ibu Kota Indonesia.
Menanggapi pendapat tersebut, Sang Ketua Umum meminta agar banyak mendapatkan masukan-masukan. “Kita ingin bangun organisasi, maka dari itu mohon masukannya dari daerah. Perkembangan fasilitas perlu diketahui oleh PP.Pordasi untuk diinventarisir.”, tegas Triwatty meminta komunikasi yang baik.
Pasca pandemi corona selesai, direncanakan akan adanya pemantauan fasilitas berkuda di beberapa tempat di Indonesia.
Syarat Badan Hukum
Dalam rapat kali ini juga diusulkan agar Pengprov beserta Pengurus Kabupaten/Kota (Pengkab/ Pengkot) berbadan hukum. Badan hukum tidak hanya diperlukan agar tertib administrasi namun juga untuk dapat terima bantuan dari Pemerintah.
Selain itu, manajemen juga harus profesional mengelola organisasi. “Kita ingin Pordasi diaudit akuntan publik, ini penting untuk calon mitra kerja sama.”, jelas Widodo.
Ada juga usulan bahwa jika ingin mendaftar PP.Pordasi harus badan hukum. Jika belum berbadan hukum maka statusnya sebatas calon anggota yang mana pada Rapat besar hanya menjadi peninjau tanpa hak suara. Menurutnya, syarat Pengkab/Pengkot juga terdiri dari 2 klub berkuda berbadan hukum.
Terkait klub berkuda, Triwatty harapkan adanya aturan standar. Ia menyinggung adanya beberapa pertandingan pacu tradisional yang perlu standar aturan untuk menjaga keselamatan atlet dan kudanya. Beberapa aturan standar yang diharapkan seperti, joki gunakan pelindung kepala dan aturan saat pertandingan.