KONI Pusat Tinjau Venue PON XXII 2028 di NTB, Beberapa jadi Perhatian
Tim Visitasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat kembali meninjau kesiapan venue dan fasilitas pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 NTT–NTB. Kali ini, peninjauan dilakukan di Provinsi NTB untuk memastikan kesiapan sarana pertandingan sesuai dengan standar masing-masing cabang olahraga.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI Purn Dr. Suwarno, S.IP., M.Si., didampingi Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Pusat Brigjen TNI Purn Ahmad Saefudin, beserta jajaran pengurus KONI Pusat dan 30 Technical Delegate diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, Ak., CFE, CFrA, Ketua Umum KONI NTB Dr. H. Mohan Roliskana dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Syamsul Hadi, M.Pd di Kantor Gubernur, Kota Mataram.
Sebelum pertemuan, pada Rabu (28/10/2026), Waketum Suwarno dan Tim Visitasi telah meninjau sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi venue pertandingan PON XXII/2028 di NTB. Peninjauan meliputi cabang olahraga kabaddi di Gelanggang Olahraga (GOR), soft tenis di Lapangan Bulog, Lapangan PLN, dan Lapangan DPR, muaythai di Teras Udayana, GOR 17, dan Asrama Haji, serta selam kolam di Kolam Renang Udayana dan selam laut di kawasan Sekotong. GOR 17 Mataram juga menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi.
Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI Purn Dr. Suwarno, S.IP., M.Si., menegaskan pentingnya laporan objektif dari setiap TD mengenai kondisi aktual venue berdasarkan hasil peninjauan langsung di lapangan.
“Kami datang bersama para Technical Delegate untuk memastikan kondisi riil venue yang ada di lapangan. Nantinya, masing-masing TD akan menyampaikan informasi berdasarkan hasil peninjauan tersebut,” ujar Suwarno.
Ia menjelaskan bahwa secara umum, hasil peninjauan menunjukkan adanya venue yang belum memenuhi persyaratan serta venue yang dapat digunakan dengan sejumlah catatan perbaikan. Oleh karena itu, TD diminta menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka dan objektif agar setiap kekurangan dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Suwarno juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat daerah dalam persiapan PON XXII/2028. Menurutnya, koordinasi antara KONI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan setiap aspek penyelenggaraan dapat dipersiapkan secara terencana.
Pembentukan PB PON Menjadi Prioritas
Selain kesiapan venue, Suwarno mendorong percepatan pembentukan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) di NTB. Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun daftar personel yang akan terlibat dalam kepanitiaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur NTB.
Pembentukan PB PON menjadi langkah penting agar persiapan penyelenggaraan dapat segera dijabarkan ke dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang.
“Setelah PB PON terbentuk, Ketua Umum KONI Pusat akan melantik sekaligus memberikan pembekalan teknis kepada seluruh bidang, mulai dari pertandingan, prasarana, konsumsi, transportasi, akomodasi, humas, hingga kesehatan. Dengan demikian, panitia dapat menyusun rencana anggaran secara akurat sesuai kebutuhan penyelenggaraan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB diwakili Asisten Sekda I Dr H. Fathul Ghani menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil visitasi dan catatan yang disampaikan oleh KONI Pusat.
“Kami akan mengundang seluruh Ketua Pengurus Provinsi cabang olahraga untuk kembali meninjau hasil evaluasi serta catatan dan keputusan dari KONI Pusat. Hal tersebut menjadi harapan kami agar seluruh masukan dapat ditindaklanjuti dengan baik,” ungkap Fathul Ghani.
Ia menambahkan, hasil pertemuan dan evaluasi tersebut akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan untuk menentukan langkah tindak lanjut dalam persiapan PON XXII/2028 di NTB.v
