PSSI dan APPI Godok Formula Gaji Pemain
PSSI bersama Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) tengah menggodok penyesuaian gaji pemain di tengah pandemi covid-19.
Sebelumnya, dilatarbelakangi kompetisi yang diberhentikan, PSSI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor SKEP/48/III/2020 yang mempersilakan klub-klub Liga 1 dan LIga 2 menggaji pemain maksimal 25 persen dari nilai kontrak mulai Maret sampai Juni 2020.
Opsi PSSI menggelar kompetisi pada September atau Oktober kemudian membuat gaji pemain dari Juli sampai September tidak jelas.
“Secara detail [persoalan gaji pemain dan pelatih] sedang dibicarakan PSSI bersama APPI dan APSI [Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia] untuk membuat formula terbaik. PSSI sifatnya mediator. Karena kita juga harus berikir tentang pemain, pelatih supaya bisa belanja kebutuhan rumah sehari-hari tapi juga tidak begitu berat membebani klub,” ucap Yoyok Sukawi, anggota Exco PSSI seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).
General Manager APPI, Ponaryo Astaman, juga menjelaskan formula gaji pemain saat ini masih dalam tahapan pembahasan dan belum bisa menyebut persentase angka potongan gaji yang diusulkan kepada PSSI.
Terlepas dari persentase pemotongan gaji, ada tiga poin yang diminta APPI kepada PSSI jika kompetisi Liga 1 maupun Liga 2 berencana digelar kembali termasuk protokol kesehatan dan kesejahteraan pemain.
“Kesepakatan yang dimaksud adalah protokol kesehatan mulai dari masa persiapan ketika liga dilanjutkan sampai akhir kompetisi. Kesepakatan ini diminta masuk dalam adendum kontrak pemain nantinya.”
“Artinya, kalau sampai ada pemain yang terpapar covid-19, dia akan masih dapat pemenuhan haknya sampai akhir kompetisi, di luar dia masih bisa main lagi atau tidak nantinya. Pertimbangannya karena ini risiko keputusan melanjutkan kompetisi, jadi harus dapat perlindungan full. Hak mereka tidak bisa diganggu gugat kalau terkena covid,” jelasnya.
Mantan pemain PSM Makassar itu juga berharap tidak ada lagi pemain yang mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) di masing-masing wilayah klub. Sebelumnya SK pemotongan 75 persen gaji dari PSSI pada Maret lalu masih ada pemain yang mendapatkan gaji di bawah UMR.
“Jadi kita buat batas minumum. Sebab kalau di bawah UMR jelas ini menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak benar.”