Ketum PB.PON XX Berharap Dukungan Pemerintah Pusat Segera Cair

Pasca pembukaan Chef de Mission III di Hotel Horison, Kota Jayapura, Gubernur sekaligus Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB.PON) XX Tahun 2021 Papua, Lukas Enembe berharap dukungan pemerintah pusat segera cair. Dukungan yang dimaksud adalah APBN yang dialokasikan untuk pelaksanaan PON mendatang.

“Sekarang dari APBN belum ada,” ujar Lukas Enembe tanggal 26 Agustus atau tepat 37 hari sebelum PON XX resmi dibuka. Terlebih, beberapa pertandingan akan dimulai sejak pertengahan September mendatang.

Anggaran tersebut menjadi penting, sebab diakuinya akan digunakan berbagai hal seperti menyediakan seluruh kebutuhan konsumsi, broadcasting, akomodasi, penyelenggaraan pertandingan, Bimtek dan sebagainya.

PB.PON XX berharap anggaran tersebut segera cair, mengingat waktu pelaksanaan yang semakin dekat. “Hari ini tinggal 21 hari menuju kita harus melayani tamu karena di tanggal 18-19 September itu para tamu sudah di sini, sudah di Papua. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai tuan rumah,” kata Ketua Harian PB.PON Yunus Wonda menjelaskan.

Sebagai tuan rumah, PB.PON XX menetapkan standar akomodasi untuk peserta yakni minimal hotel bintang tiga. Mengingat terbatasnya hotel, maka penginapan ditingkatkan fasilitasnya agar setara hotel bintang tiga. Adapun dana APBN yang telah diajukan PB.PON XX termasuk untuk peningkatan akomodasi agar setara bintang tiga menurut Yunus Wonda.

Yunus Wonda jelaskan bahwa selama ini persiapan PON XX dilakukan dengan dana APBD. PB.PON XX sendiri sudah melakukan pergeseran anggaran ke semua klaster penyelenggaraan. “Kota Jayapura, kami sudah melakukan pergeseran Rp 108 milyar, untuk Kabupaten Jayapura itu tapi sudah geser Rp 95 milyar, untuk Mimika kami sudah geser Rp 85 milyar, untuk Merauke kami sudah geser Rp 60 milyar.” terangnya dana APBD yang sudah digeser ke klaster.

Meski begitu, Yunus tegaskan penyelenggaraan masih sesuai dengan jadwal. “Kami tetap jalan, kami tidak mau tunda dan tunda,” ujarnya sembari berharap kepada Pemerintah Pusat.

Ia terangkan bahwa anggaran Rp 1,4 triliun yang sudah ada di Kementerian Keuangan perlu ke Kemenpora terlebih dahulu selaku pengguna anggaran yang diatur perundangan, tidak bisa langsung ke PB.PON.

“Itu harus kembali ke Kemenpora, karena enggak bisa dia langsung ke PB.PON, tidak ada regulasi itu, dia harus kembalikan ke Kemenpora karena bertanggung jawab dalam PON ini,” jelasnya.