Ketum KONI Pusat Pimpin Rapat Koordinasi KONI Seluruh Indonesia dalam Rangka Sukseskan PON XX 2021 di Papua
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat menggelar rapat koordinasi dengan KONI seluruh Indonesia secara virtual pada tanggal 22 Maret 2021. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman memimpin rapat tersebut dengan didampingi Waketum I Mayjen TNI (Purn.) Dr.Suwarno dan Sekjen Tb. Ade Lukman Djajadikusuma. Rapat kali ini membahas tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua.
“Saya menginformasikan bahwa hasil Ratas Bapak Presiden dengan Menpora, juga Ketua PB.PON, telah diputuskan PON XX 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 2 – 15 Oktober Tahun 2021”, buka Marciano pada pertemuan virtual.
Hal tersebut disambut baik oleh KONI Provinsi. “Kami Sumut terima kasih kepada Pemerintah Pusat menetapkan PON XX,” kata Ketum KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis.
Meski begitu, kebijakan penyelenggaraan terkait penonton masih mengikuti perkembangan Covid-19. “Jika kondisi sudah membaik, PON tahun ini akan digelar sebagaimana PON sebelumnya namun jika perkembangan Covid-19 belum membaik maka penyelenggaraan akan ikuti arahan Satgas Covid-19,” kata Ketum KONI Pusat. Apabila kondisi Covid-19 nanti belum kondusif, maka penyelenggaraannya dapat digelar pembatasan jumlah penonton atau tanpa penonton seperti penyelenggaraan Olimpiade Tokyo tahun ini.
Ketum KONI Pusat juga sampaikan bahwa Venue sudah hampir rampung. Hanya tiga yang belum selesai yakni sepatu roda, dayung dan panahan. “Di luar 3 cabor yang saya sebutkan, semua venue sudah siap semua,” katanya.
PB.PON Papua juga menanggung biaya akomodasi, transportasi, konsumsi di Papua. “Akomodasi, transportasi, konsumsi selama di Papua itu 100% tanggung jawab PB.PON,” ujar Marciano jelaskan PB.PON menanggung biaya sejak H-3 hingga H+2 pertandingan cabor terkait.
Salah satu keberhasilan PON adalah hadirnya kontingen dari seluruh provinsi. Masalah yang dihadapi beberapa KONI Provinsi adalah terkait anggaran kontingen. Ketum KONI Pusat berharap Gubernur setempat memberikan dukungan untuk kontingen provinsinya. ”Untuk perhatian khusus harus ada komunikasi ekstra,” katanya. Ketum KONI juga akan melakukan komunikasi dengan Menpora dan DPD RI.
Tak sedikit KONI Provinsi yang mengakui kendala anggaran dalam rangka menghadapi PON XX di Papua tahun ini. KONI Maluku Utara keluhkan anggaran yang hanya cukup sampai dengan Pelatda, belum cukup untuk terbangkan kontingen ke Papua. KONI Sumatera Barat keluhkan dana persiapan PON XX yang belum cair sama sekali. KONI Kalimantan Barat hingga saat ini belum mengetahui jumlah anggaran yang ditetapkan untuk kontingen, begitu juga KONI Bangka Belitung dan lainnya.
Jika pemerintah memberikan dukungan anggaran tambahan, maka cara yang ditempuh melalui APBD Perubahan (APBD-P). Namun, pencairannya masih menjadi kendala untuk kontingen yang akan diberangkatkan untuk ikuti PON XX yang digelar awal Oktober mendatang. Andy Hadianto dari KONI NTB jelaskan kontingen NTB mendapatkan bantuan melalui APBD-P tapi anggaran tersebut akan cair pada November atau sebulan setelah PON XX digelar. Harapan serupa agar anggaran PON XX cair lebih awal juga disampaikan Ketum KONI Jawa Tengah Brigjen TNI (Purn.) Soebroto.
Banyak perwakilan KONI Provinsi yang hadir berharap pertemuan Ketum KONI Pusat, Menpora dan Ketua DPD RI akan menghasilkan regulasi yang mendukung pembinaan olahraga prestasi khususnya untuk PON XX. “Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan tersebut masih ada kemungkinan di dana perubahan (APBD-P),” kata Ketum KONI Banten Brigjen Pol (Purn.) Rumiah Kartoredjo.
Tentunya dukungan pemerintah dalam waktu dekat sangat dibutuhkan masyarakat olahraga prestasi yang mempersiapkan diri untuk PON XX di Papua. Salah satu yang akan sangat terbantu adalah pengurus KONI Kalimantan Utara. “Kami berharap Pak Gubernur akan kirimkan anggaran untuk KONI Kaltara,” kata Ketum KONI Kaltara H.Muhammad Nasir. Ia jelaskan bahwa Pengurus KONI Kaltara hingga saat ini membiayai kebutuhan atlet karena anggaran yang belum diketahui.
Di sisi lain, kondisi saat ini merupakan cerminan kebijakan olahraga yang masih perlu dioptimalkan. Hasrat Lukman dari KONI Sulawesi Barat keluhkan dukungan Pemda ke KONI Provinsi yang beragam antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. “Aturan penganggaran KONI itu harus jelas dari Jakarta (Pusat) sehingga anggaran KONI Provinsi tidak bervariasi,” katanya.
Masih terkait anggaran, ada juga masukan agar KONI Pusat membantu melakukan pembahasan dengan perusahaan penerbangan agar harga tiket tidak naik karena banyaknya pemesanan ke sana. “Penerbangan ke Papua agar tidak menaikkan harga tiket seperti natal atau lebaran,” pesan perwakilan KONI Kepri.
Agar keadaan yang membuat bengkak biaya tersebut tidak terjadi, Ketum KONI DKI Jakarta Laksma TNI (Purn) Djamhuron Wibowo ingatkan agar perusahaan penerbangan siapkan rute tambahan dalam rangka antisipasi kelangkaan.
Terkait masalah teknis lainnya akan dibahas di CdM meeting yang rencananya digelar tanggal 5 – 7 April mendatang. “Informasi terkait klaster penyelenggaraan PON mendatang, Bupati Mimika, Bupati Merauke, Bupati Jayapura dan Walikota Jayapura akan hadir menjelaskan”, kata Suwarno. Waketum I KONI Pusat juga ingatkan agar hindari Doping terutama atlet binaraga. “Apabila satu saja atlet (binaraga) terkena Doping maka pada PON di Aceh-Sumut tidak akan dipertandingkan,” tegasnya.