Menpora Turut Serta Saksikan Sejarah Pelantikan PP.Pordasi

Menpora Zainudin Amali salami Ketua Umum PP. Pordasi Hj. Triwatty Marciano

Tepat di salah satu Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, diselenggarakan pelantikan Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP. Pordasi). Kepengurusan PP. Pordasi yang dilantik kali ini mampu mewadahi kebutuhan Pengurus Provinsi (Pengprov) Pordasi dan juga profesional.

Setiap Pengprov memiliki perwakilan pengurus di PP. Pordasi dan hal tersebut terwadahi pada PP. Pordasi masa bakti 2020 – 2024. Hal tersebut dibutuhkan untuk komunikasi yang baik antara pengurus pusat dan daerah sehingga kolaborasi dapat dilakukan dengan maksimal. Dan juga, perwakilan Pengprov akan lebih bertanggung jawab dengan daerah asalnya.

Adapun pengurus juga diisi oleh profesional di bidangnya. Sebut saja seorang profesor dari Universitas Negeri Jakarta yakni Prof. Asmawi. Keilmuannya dibutuhkan untuk kembangkan sport science dalam berkuda. Ada juga Widodo Edi Sektianto yang merupakan jebolan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Tak lupa, Bambang Hartawan yang diharapkan dapat membantu dalam promosi serta komunikasi. Adapun nama Saut Situmorang, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir sebagai pengawas. Selain itu, banyak juga profesional lainnya.

Salah satu tujuan menggaet profesional adalah sosialisasikan olahraga berkuda di luar komunitas berkuda. Selama ini, olahraga berkuda hanya berkutat pada kalangan yang memang gemar olahraga berkuda. Hj. Triwatty ingin adanya sosialisasi tentang berkuda ke luar komunitas sehingga lebih banyak menarik minat orang.

Para Profesional belum memahami tentang olahraga berkuda, namun hal tersebut bukan hambatan karena mereka tidak bertanggung jawab pada teknis. Pegiat olahraga berkuda akan menjalankan pekerjaan teknis pada beberapa komisi di bawah PP. Pordasi. Beberapa komisi yang dikembangkan antara lain Pacu, Equestrian, Polo, Horseback Archery dan juga Peternakan, Kesehatan dan Registrasi Kuda.

Komisi Peternakan, Kesehatan dan Registrasi yang dipimpin Mayjen TNI (Purn.) Ben Rimba menjadi salah satu yang akan membawa inovasi. Rencananya komisi ini tidak hanya fokus pada isu perkawinan namun juga pendataan. Komisi ini akan buat sistem registrasi kuda secara online guna kecepatan pendataan dari seluruh Indonesia.

Selain kepengurusan, pelantikan kali ini memiliki hal spesial karena mengukir sejarah organisasi olahraga di Indonesia. Wadah seluruh induk organisasi olahraga yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat melantik kepengurusan PP. Pordasi 2020 – 2024.

Sebagaimana nama belakang Ketua Umum PP. Pordasi 2020 – 2024,Sang Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman merupakan suami Hj.Triwatty. “Pelantikan seperti ini mungkin belum ada sebelumnya, saya melantik istri saya hari ini.”, ucap Marciano dalam sambutannya.

Pelantikan PP.Pordasi masa bakti 2020-2024 di Hotel Borobudur Jakarta

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali turut serta hadir dalam pelantikan tersebut. Ia menyaksikan sejarah Ketua Umum KONI Pusat melantik Istrinya sebagai Ketua Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Zainudin Amali memberikan apresiasi kepada kepengurusan PP. Pordasi 2020 – 2024. Apresiasi diberikan karena antusias para pengurus untuk terlibat aktif membangun olahraga berkuda. Jumlah pengurus yang antusias tersebut juga tidak tanggung-tanggung. “Pengurusnya lengkap ini, seperti partai politik (jumlahnya)”, sebut kader Partai Golkar yang dipercaya menjadi Menpora.

Dengan banyaknya antusias pegiat olahraga berkuda yang terlibat dalam kepengurusan, Menpora percaya hal tersebut dalam memacu semangat meraih prestasi. Zainudin juga berpesan untuk fokus dengan tata kelola organisasi yang baik.

Organisasi yang baik menurut Zainudin, diharapkan mampu menghadirkan kompetisi dengan unsur pariwisata, pengembangan sport science dalam pembinaan dan juga transparansi anggaran. Transparansi anggaran menjadi salah satu hal yang krusial. Potensi penyalahgunaan anggaran pemerintah dan swasta akan tercermin dari transparansi anggaran yang dilakukan. Dengan anggaran yang transparan, pemerintah dan swasta lebih aman memberikan bantuan atau kerja sama.

PP.Pordasi masa bakti 2020 – 2024 memperhatikan terkait tata kelola organisasi yang transparan. Salah satu mantan pimpinan KPK periode 2015 – 2019 pun mendapat amanat menjadi Pengawas PP. Pordasi kali ini. Dengan adanya Saut Situmorang, harapannya ada pengawasan untuk wujudkan transparansi laporan keuangan PP. Pordasi.

Dengan demikian, PP. Pordasi lebih efisien dan efektif menggunakan dana, baik dari pemerintah maupun swasta. Baiknya penggunaan anggaran yang transparan juga akan berdampak pada meningkatnya ketertarikan untuk bekerja sama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *