Tahun Politik, PON XXI/2024 Aceh – Sumut Tetap sesuai Rencana

Bicara tahun 2024, maka erat kaitannya dengan Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga tahun tersebut kerap disebut tahun politik. Di tahun yang sama juga sudah direncanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh – Sumatera Utara (Sumut). Pada tahun yang sama ada dua momen penting di Tanah Air, tidak ada yang ditunda.

Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman tegaskan PON XXI/2024 Aceh – Sumut sesuai rencana. “Programnya KONI Pusat tetap 2024! Dengan demikian kesiapan pembinaan atlet, sarana & prasarana dan peralatan, harus sudah siap pada tahun 2024,” tegas Marciano.

Pelantikan PB.PON Wilayah Sumut

KONI Pusat optimistis PON XXI/2024 sesuai rencana. Beberapa tindakan pun sudah dilakukan guna mewujudkan hal tersebut. “KONI Pusat sudah melakukan langkah-langkah, yang pertama kami sudah melantik Ketua Panitia Besar (PB.) PON XII/ Wilayah Aceh yang dipimpin Bapak Pj. Gubernur Mayjen TNI Achmad Marzuki dan Ketua PB.PON XXI Wilayah Sumut yang dipimpin Bapak Gubernur Letjen TNI Purn Edy Rahmayadi,” terang Ketum KONI Pusat.

Tentunya banyak yang harus segera dilakukan guna mempersiapkan PON XXI/2024 Aceh – Sumut supaya sesuai rencana. Ketum KONI Pusat melihat kedua gubernur banyak melibatkan jajarannya untuk memudahkan koordinasi, dalam rangka mempercepat persiapan. “Saya melihat para gubernur banyak melibatkan pejabat pemerintah daerah karena memudahkan koordinasinya,” sebutnya.

Jajaran PB.PON XXI/2024 di Aceh – Sumut juga diisi oleh pengurus KONI Provinsi yang mana berpengalaman dalam bidang penyelenggaraan kompetisi olahraga. Unsur-unsur yang menyatu menjadi satu kesatuan PB.PON XXI harus saling memperkuat.

Terkait sarana & prasarana olahraga, Ketum KONI Pusat menyampaikan pesan Pemerintah Pusat agar dapat memanfaatkan venue yang ada secara maksimal. “Harapan pemerintah pusat, optimalkan sarana olahraga yang dimiliki oleh daerah, jangan semua harus membangun baru,” kata Ketum KONI Pusat berharap efisiensi.

“Pemerintah Pusat akan membangunkan satu stadion utama di Aceh dan satu di Sumatera Utara. Di Aceh akan dibangun di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) II, ini hal yang sangat positif karena saat PON tidak ada, mahasiswa akan tetap menggunakan. Harapan kita, atlet-atlet kita dapat melanjutkan studi di universitas tersebut untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Di Sumut, mereka telah menyiapkan tanah yang cukup luas di dekat Bandara Kualanamu,” sambung Ketum KONI Pusat.

Lokasi Main Stadium Aceh

Main Stadium (Sport Center) di kompleks Unsyiah II digunakan 13 Cabor antara lain untuk venue Sepak Bola, Baseball, Softball, Bola Basket, Bola Tangan, Pentanque, Panahan, Panjat Tebing, Rughby, Selam Kolam, Sepak Takraw, Woodball, Korball, Wisma Atlet, dan Masjid. Adapun pertandingan tersebut di Kota Banda Aceh (9 Cabor), Aceh Tengah (2 Cabor), Aceh Besar (5 Cabor), Kota Sabang (2 Cabor), Bener Meriah (1 Cabor), dan Aceh Tenggara (1 Cabor).

Pemerintah Provinsi Sumut sendiri telah menyediakan tanah 300 hektar. Nantinya Cabor dipertandingkan di berbagai wilayah antara lain Kota Medan (17 Cabor), Kota Banjai (2 Cabor), Kota Tebing Tinggi (2 Cabor), Kota Penantang Siantar (1 Cabor), Kabupaten Serdang Bedagai (1 Cabor), Kabupaten Karo (1 Cabor), Kabupaten Langkat (1 Cabor), Kabupaten Samosir (1 Cabor), Kabupaten Deli Serdang (13 Cabor).

Seluruh venue diharapkan memenuhi standar guna menunjang prestasi atlet, karena itu bagian dari keberhasilan PON. “Kita melakukan bimbingan-bimbingan kepada panitia besar PON wilayah. Semua sarana dan prasarana harus sesuai federasi internasional sehingga apabila ada pemecahan rekor, akan diakui dunia,” ungkap Marciano.

“Keberhasilan PON itu akan sangat diapresiasi oleh badan-badan olahraga dunia apabila ada pemecahan rekor nasional maupun rekor dunia,” lanjutnya.

Selain penyelenggaraan, Ketum KONI Pusat berharap prestasi atlet yang semakin baik. KONI Provinsi dan Pemerintah daerah diharapkan mampu mencetak atlet berprestasi. “KONI Provinsi bertanggung jawab atas pembinaan di provinsinya sehingga ketika mereka dikirim ke PON, kita lihat hasil pembinaannya,” terang Marciano.

“Atlet-atlet itu harus binaan provinsi itu sendiri, bukan hasil mutasi atlet. Oleh karenanya, KONI menerapkan betul aturan mutasi. Diatur bahwa mutasi itu dilakukan dua tahun sebelum PON,” tegasnya.

Pemanfaatan Sports Science disertai jumlah kompetisi menjadi penting guna lahirkan atlet berprestasi pada PON nanti. Induk cabang olahraga diharapkan mampu mewujudkannya. “Di dalam pembinaan atlet itu kita harus mengoptimalkan peran Sports Science karena memberikan nilai tambah pada prestasi atlet. Oleh karenanya, saya mengajak cabang olahraga memperdalam Sports Science itu. Berikutnya, kompetisi itu harus banyak. Atlet tidak akan lahir dari kompetisi yang sangat sedikit,” jelasnya.

Pemerintah daerah pun disinggung untuk membina setidaknya satu cabor unggulan guna kirim atlet berprestasi pada PON. “Tiap provinsi harus menyiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada atlet dengan persiapan minim datang. Karena kita mengukur sampai dimana pembinaan di daerah. Setiap daerah harus punya setidaknya satu olahraga unggulan, jadi yang namanya bupati/walikota punya satu olahraga unggulan. Jika diminta atlet untuk PON, setiap kabupaten/kota bisa memberikan atlet yang baik,” kata Ketum KONI Pusat ungkapkan harapannya.

Diharapkan PON adalah puncak prestasi di tingkat nasional, yang mana kemudian para atlet yang juara pada PON adalah atlet yang mempersembahkan prestasi ketika mewakili Indonesia. “Jika dia ingin juara di dunia, dia harus juara di PON,” lanjut Marciano.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *